Langkah Kementerian Keuangan menaruh Rp200 triliun di Bank Himbara terlihat seperti solusi besar, tapi sebenarnya tidak menyentuh masalah utama. Likuiditas bank bukanlah persoalan yang membuat ekonomi kita melambat. Justru yang bikin ekonomi lesu adalah daya beli masyarakat yang lemah. Perusahaan tidak ekspansi karena konsumen menahan belanja, sehingga kebutuhan kredit juga seret.

Akibatnya, meskipun bank dijejali dana segar, penyaluran kredit tidak serta-merta melonjak. Bank tetap harus berhitung matang: kemana dana itu bisa disalurkan tanpa membuat portofolio mereka bermasalah. Dana Rp200 triliun itu bagi bank adalah cost, yang justru bisa menambah beban jika tidak ada permintaan kredit yang sehat.

Kita pernah melihat ini sebelumnya. Tahun 2020, pemerintah juga menaruh dana di bank dengan harapan kredit bergerak. Hasilnya? Kredit tetap lesu, karena dunia usaha tidak melihat prospek konsumsi yang jelas. Likuiditas akhirnya lebih banyak diam di instrumen aman. Dengan kata lain, kebijakan semacam ini seringkali lebih sibuk mempercantik angka, bukan menggerakkan roda ekonomi.

Yang seharusnya dilakukan adalah mengarahkan suntikan dana langsung ke sektor riil. Misalnya lewat program padat karya, bantuan modal usaha kecil, atau subsidi upah yang terbukti menjaga konsumsi. Jika masyarakat punya uang untuk belanja, perusahaan punya alasan ekspansi, dan kredit mengalir secara alami. Siklusnya lebih sehat dan nyata.

Namun kita juga paham, penyaluran langsung ke masyarakat atau dunia usaha punya risiko besar: korupsi dan penyelewengan. Kasus bansos di masa pandemi menjadi pengingat betapa rawannya dana rakyat disalahgunakan. Karena itu, kebijakan ke depan harus disertai transparansi ketat dan pengawasan serius agar dampaknya benar-benar sampai ke rakyat.

Negara lain memberi contoh. Amerika Serikat misalnya, menyalurkan stimulus langsung ke masyarakat dalam bentuk “stimulus check.” Hasilnya cepat terlihat: konsumsi meningkat, ritel bergerak, dan permintaan kredit ikut naik. Itu menunjukkan bahwa menghidupkan daya beli adalah kunci mempercepat ekonomi, bukan hanya mempertebal neraca bank.

Bagi kita, para karyawan, mungkin sulit mengubah arah kebijakan. Tapi ada hal yang bisa dilakukan. Pertama, tetap bijak dalam mengelola pengeluaran pribadi. Kedua, kalau ada peluang menambah pendapatan lewat kerja sampingan yang sehat dan realistis, jangan ragu untuk coba. Ketiga, tingkatkan kapasitas diri—skill baru, sertifikasi, atau hal yang bisa menambah nilai di tempat kerja.

Karena pada akhirnya, sekuat apapun kebijakan pemerintah, kita tetap perlu menjaga daya tahan masing-masing. Ekonomi makro bisa penuh drama, tapi ketahanan individu dan keluarga adalah benteng pertama. Dengan begitu, kita tidak sekadar menunggu kebijakan berubah, tapi tetap bergerak maju meski situasi belum ideal.